Skip to content

Zaman Meiji , Taizo

Zaman Meiji (明治, Meiji?) (25 Januari 1868 – 30 Juli 1912) adalah salah satu nama zaman pemerintahan kaisar Jepang sewaktu Kaisar Meiji memerintah Jepang, sesudah tahun Keiō (慶応?) dan sebelum zaman zaman Taishō (大正?). Ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Kyoto ke Tokyo.

Restorasi Meiji

Pada 3 Februari 1867, Putra Mahkota Mutsuhito yang waktu itu berusia 15 tahun naik tahta untuk menggantikan ayahnya, Kaisar Kōmei. Nama zaman semasa Kaisar Meiji disebut zaman Meiji. Restorasi Meiji yang terjadi 1868 mengakhiri kekuasaan feodal Keshogunan Tokugawa.

Kebijakan dasar pemerintah Meiji dinyatakan dalam Sumpah Tertulis Lima Pasal tahun 1868. Isinya berupa pernyataan umum pemimpin Meiji dengan maksud mendorong moral dan dukungan keuangan bagi pemerintah yang baru. Isi kelima pasal tersebut ditafsirkan berbeda-beda, namun intinya kurang lebih adalah:

  1. Pembentukan dewan secara luas di berbagai daerah, semua persoalan penting dimusyawarahkan bersama
  2. Semua kalangan, atas dan bawah, harus bersatu dalam menjalankan urusan negara.
  3. Rakyat biasa, begitu pula pejabat pusat dan militer, harus diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diingini sehingga tidak mereka tidak bosan.
  4. Kebijakan lama yang buruk ditinggalkan, dan semuanya dibiarkan berdasarkan hukum alam.
  5. Pengetahuan harus dicari hingga ke seluruh dunia demi memperkuat fondasi kekuasaan kekaisaran.

Pemerintah Meiji memberi jaminan kepada kekuatan-kekuatan asing bahwa negaranya akan mematuhi perjanjian yang dibuat Keshogunan Tokugawa, dan menyatakan dirinya negaranya akan mematuhi hukum internasional.

Setelah penghapusan sistem domain, daimyo secara sukarela menyerahkan tanah kepemilikan dan catatan sensus mereka. Para daimyo mendapat tugas baru sebagai gubernur. Pemerintah pusat menanggung pengeluaran daerah dan membayar gaji samurai. Sistem domain (han) diganti menjadi sistem prefektur pada 1871, dan kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Pejabat dari bekas Domain Satsuma, Domain Chōshū, Domain Tosa, dan Domain Hizen ditugaskan mengisi pos-pos kementerian.

Zaman Taishō (大正?) atau Periode Taishō (30 Juli 1912–25 Desember 1926) adalah salah satu nama zaman pemerintahan Kaisar Jepang sewaktu Kaisar Taishō (Yoshihito) memerintah Jepang, sesudah zaman Meiji dan sebelum zaman Shōwa. Kaisar Yoshihito tidak berada dalam kondisi kesehatan yang baik, sehingga terjadi pergeseran kekuatan politik dari negarawan senior (genrō) ke Parlemen Jepang dan partai-partai politik. Oleh karena itu, periode ini juga disebut masa gerakan liberal yang disebut demokrasi Taishō. Istilah demokrasi Taishō dipakai untuk membedakan periode ini dari kekacauan zaman Meiji dan paruh pertama zaman Shōwa ketika Jepang jatuh ke dalam militerisme.

[sunting] Peninggalan zaman Meiji

Setelah Kaisar Meiji wafat pada 30 Juli 1912, Putra Mahkota Yoshihito naik tahta sebagai Kaisar Jepang yang baru dan dimulai zaman baru yang disebut zaman Taishō. Akhir zaman Taishō ditandai dengan besarnya investasi pemerintah di dalam negeri dan luar negeri, serta proyek-proyek pertahanan yang hampir menguras kas negara, dan kurangnya devisa untuk membayar utang.

Di bidang kebudayaan, pengaruh kebudayaan Barat yang dirasakan Jepang pada zaman Meiji terus berlanjut. Kobayashi Kiyochika menerapkan gaya-gaya lukisan barat untuk ukiyo-e, sementara Okakura Kakuzō terus mempertahankan seni lukis tradisional Jepang. Mori Ōgai dan Natsume Sōseki ditugaskan belajar di negara Barat, dan membawa pulang pemikiran yang lebih modern.

Restorasi Meiji tahun 1868 tidak hanya membawa perubahan besar dalam bidang ekonomi dan politik di Jepang, namun tanpa harus menjadi korban kolonialisme seperti halnya negara-negara lain di Asia. Selain itu, Restorasi Meiji juga meletakkan landasan bagi pemikiran-pemikiran baru di Jepang seiring dengan perkembangan sosialisme dan proletarianisme di dunia internasional. Kalangan sayap kiri mengumandangkan tuntutan hak suara universal bagi laki-laki, kesejahteraan sosial, hak-hak buruh, dan unjuk rasa tanpa kekerasan. Penindasan kegiatan sayap kiri di Jepang menyebabkan aksi sayap kiri yang semakin radikal, dan berakibat pemerintah mengambil tindakan yang makin keras. Peristiwa ini berpuncak dengan dibubarkannya Partai Sosialis Jepang (日本社会党 Nihon Shakaitō) hanya setahun setelah partai ini didirikan pada tahun 1906 dan menandai kegagalan gerakan sosialis.

Awal zaman Taishō ditandai oleh krisis politik 1912-1913. Ketika Saionji Kinmochi mencoba memotong anggaran militer, Menteri Angkatan Darat mengundurkan diri, dan berakibat pada jatuhnya kabinet Rikken Seiyūkai. Yamagata Aritomo dan Saionji keduanya menolak untuk meneruskan jabatan mereka. Para negarawan senior (genrō) juga tidak dapat menemukan pemecahan masalah. Kemarahan publik atas manipulasi kabinet yang dilakukan militer, dan dipanggil kembalinya Katsura Tarō sebagai Perdana Menteri untuk ketiga kalinya membuat rakyat menuntut diakhirinya permainan politik para genrō. Walaupun ditentang oleh politikus yang ingin mempertahankan sistem lama, kalangan konservatif membentuk sebuah partai politik sendiri pada tahun 1913. Partai politik konservatif yang diberi nama Rikken Dōshikai tersebut memenangi mayoritas kursi parlemen pada akhir 1914 dari Rikken Seiyūkai.

Pada 12 Februari 1913, Yamamoto Gonbei menggantikan Katsura Tarō sebagai perdana menteri Jepang. Pada April 1914, Ōkuma Shigenobu diangkat sebagai perdana menteri sebagai pengganti Yamamoto.

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: